Komisi VI Buka Peluang Koperasi Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi

23-12-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (batik kuning) saat memimpin kunjungan kerja Ke Sumbar, Padang, Rabu (18/12/2019). Foto : guntur : Man.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima membuka peluang bagi koperasi di Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi distributor penyalur pupuk bersubsidi, asalkan memenuhi syarat sesuai aturan. Untuk itu ia meminta PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk segera merealisasikan hal itu, tidak menunggu hingga evaluasi akhir tahun 2020.

 

“Koperasi yang memenuhi syarat harus diberi kesempatan jadi distributor. Ini sekaligus bentuk dukungan terhadap perkembangan koperasi," jelasnya ketika memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI menemui Gubernur Sumbar beserta jajarannya di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (18/12/2019).

 

Setidaknya, politisi PDI-Perjuangan itu mendorong ada koperasi di Sumbar yang bisa jadi distributor pupuk secepatnya. Koperasi itu juga menurutnya akan jadi uji coba, apakah benar-benar sanggup mengelola pupuk bersubsidi atau tidak. "Saya yakin anggota koperasi ini juga anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani sehingga faktor tepat waktu, tepat jumlah dan tepat harga akan tercapai," katanya.

 

Legislator dapil Jawa Tengah V ini menilai tahap awal koperasi cukup diberi lingkup usaha distributor untuk satu atau dua kecamatan saja. Hasilnya dievaluasi pada akhir tahun. Kalau berhasil, ke depan koperasi harus jadi salah satu lembaga yang bisa mengelola pupuk bersubsidi serta dapat meringankan beban masyarakat.

 

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah sebenarnya relatif lancer dan tidak ada masalah berarti. Tetapi memang pernah terjadi kelangkaan pupuk saat masa tanam pada sejumlah kabupaten seperti Pesisir Selatan dan Pasaman. Namun persoalan itu sudah bisa diatasi. (gd/er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...